Yonky Karman seorang rohaniwan melalui tulisannya berjudul ” Wajibkah Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat ” di harian Kompas 14 Juli 2000 mengandung berbagai bias opini kerancuan pemikiran dan penyesatan logika. Tidak adil jika “kekeliruan” semacam itu dibiarkan.

Kekhawatiran YK yg sedang menyelesaikan program doktoralnya di Belgia diungkap menyusul munculnya kecenderungan dalam PAH I BP MPR utk menetapkan rumusan “negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya.” Bahkan lbh jauh lagi dua fraksi menginginkan supaya rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam amandemen konstitusi dgn alasan negara sudah seharusnya membangkitkan umat Islam utk menjalankan syariat agama.

Rumusan semacam itu dinilai YK sudah memasuki wilayah rohani umat beragama dan melampaui kodrat sebuah negara apalagi sebuah negara demokrasi modern. Selain kontraproduktif rumusan semacam itu dinilai YK akan menumbuhsuburkan kemunafikan baru di kalangan umat. Ringkasnya negara hanya boleh memberikan iklim kondusif utk berkembangnya nilai-nilai moral-relegius mengharapkan warga negaranya agar beragama dari hati yg tulus tidak ikut-iktuan dan tidak munafik. “Akan tetapi cukup sampai di situ saja. Lebih dari itu seperti memberikan sanksi kepada pemeluk agama yg tidak serius negara sudah bertindak di luar batas kewenangannya” tulis YK.

Sanksi moral harus datang dari komunitas atau organisasi agama bersangkutan yg sudah mempunyai kodifikasi dan mekanisme kontrolnya tersendiri. Pemerintah tidak boleh ikut-ikutan memberi sanksi utk penganut agama yg tidak serius atau menyimpang sejauh yg bersangkutan tidak melanggar hukum positif. Pemerintah menurut YK harus membiarkan perkembangan agama menurut dinamika internalnya sendiri dan baru masuk bila ternyata berkembang potensi-potensi konflik.

Wacana yg diungkap oleh YK sebenarnya wacana klasik berupa perdebatan antara negara agama dan negara sekuler yg hingga kini masih menjadi tema global di berbagai belahan dunia khususnya di dunia Islam dan Hindu. Konsep negara sekuler menghendaki pembedaan yg jelas antara lokus “negara” dan lokus “publik” sehingga tidak terjadi pencampuradukan antara negara/politik dan agama dan utk menghindari apa yg sering diistilahkan sebagai “politisasi agama.” Sementara itu konsep negara agama-bukan teokrasi-dalam berbagai variannya lbh mendukung integrasi yg lbh erat antara negara dan agama sebab antara negara dan agama adl ibarat dua sisi mata uang yg tidak dipisahkan. Imam al-Ghazali berkata”Dunia serta keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dgn adanya penguasa yg ditaati. Oleh karenanyalah orang mengatakan ‘Agama dan penguasa dua saudara kembar.’ Karenanya orang mengatakan ‘Agama adl sendi sedangkan penguasa adl pengawal.’

Sesuatu yg tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yg tak ada pengawal akan sia-sia.” hlm. 48-49} Konsep penyatuan antara ad-dien wa daulah seperti yg dipahami al-Ghazali Ibnu Taimiyah Ibnu Khaldun dan sebagainya oleh Donald E.Smith disebut sebagai konsep “religiopolitik organik” yg terbukti sangat sulit dirombak oleh paham sekularisme yg dibawa oleh kaum imperialis Barat. Sebagai paham yg inheren dgn budaya Kristen Barat yg disebarkan ke seluruh dunia paham “pemisahan gereja dari negara” memang telah menjadi suatu fenomena global. Proses menuju sekularisme menurut Smith merupakan fenomena masyarakat politik modern sejak satu setengah abad yg lalu.

Smith memaparkan pada awal abad ke-19 bahwa negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tenggara Timur Tengah Afrika Utara dan Amerika Latin masih menerapkan sistem religiopolitik tradisional. Komponen idiologis dari sistem tersebut sepenuhnya diberikan oleh agama sehingga di dalamnya tidak ada idiologi sekuler sama sekali. Ide-ide keagamaan menjamin keabsahan sistem tersebut dan terutama menjamin penguasanya yg memerintah. Hubungan vital antara agama dan pemerintah ini yg tersebar begitu luas hampir-hampir bersifat universal. hlm. 11}

Sistem religiopolitik tradisional tersebut kemudian mengalami kehancuran akibat berbagai serangan dari luar baik dalam bentuk militer politik ekonomi teknologi sosial intelektual maupun keagamaan. Serangan dari luar-yang paling jelas adl serangan militer dan politik di negara-negara yg dikuasai oleh imperialisme Barat-itu telah memporakporandakan komponen-komponen pokok sistem religiopolitik tersebut. Kehancuran itu merupakan awal dari sekularisasi yg merupakan salah satu aspek dari modernisasi politik. Jika YK mengacu pada “konsepsi negara sekuler modern” utk mencari formula yg tepat bagi hubungan antara negara dan agama rumusan “negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya” tidaklah klop. Huntington lbh jauh menempatkan “sekularisasi” sebagai prasyarat terjadinya “demokratisasi.” Bagi Huntington demokratisasi mustahil dilakukan tanpa proses sekularisasi yakni pemisahan agama dan negara.

Hasil penelitian Huntington menunjukkan bahwa agama Kristen terbukti kondusif bagi perkembangan demokrasi. Pada tahun 1988 misalnya ada 46 negara demokratis 39 di antaranya merupakan negara dgn mayoritas penduduk beragama Katolik dan atau Protestan padahal di dunia ini ada 68 negara di mana Kristen Barat-Huntington membagi Dunia Kristen menjadi dua Kristen Barat dan Kristen Ortodoks-merupakan agama dominan. Jadi 57 persen negara Kristen Barat adl negara demokratis. Di pihak lain dari 58 negara yg agama dominannya bukan agama Kristen Barat hanya 7 negara yg dapat dikategorikan sebagai negara demokratis. Jadi simpul Huntington demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri yg mayoritas penduduknya beragama Islam Budha atau Konfusius. Mengapa bisa begitu? Huntington membuat alasan agama Kristen Barat menekankan martabat individu dan “pemisahan gereja dan negara.” Di banyak negeri pemimpin-pemimpin gereja Protestan dan Katolik telah lama merupakan sosok utama dalam perjuangan menentang negeri-negeri refresif.

Huntington lalu menyimpulkan “Tampaknya masuk akal menghipotesiskan bahwa meluasnya agama Kristen mendorong perkembangan demokrasi.” hlm. 89} Bagi kaum Kristen sekularisasi telah diterima sebagai suatu fakta bahkan kebenaran konseptual. Konsili Vatikan II mencatat “Bila dgn otonomi hal ihwal duniawi dimaksudkan bahwa segala sesuatu yg diciptakan dan masyarakat sendiri mempunyai hukum-hukum dan nilai-nilainya sendiri yg sedikit demi sedikit harus diselidiki digunakan dan diatur oleh manusia wajarlah menuntut otonomi sedemikian itu. Otonomi semacam itu tidak hanya dituntut oleh manusia zaman sekarang tetapi sungguh cocok juga dgn kehendak Pencipta sendiri.” hlm. 17-19}

Akan tetapi tidak demikian halnya bagi kaum muslim. Masih banyak kalangan muslimin yg melihat sekularisasi sebagai upaya Barat utk mempertahankan hegemoninya atas kaum muslimin. Dalam buku Christianity in World History Arend theodore van Leeuwen mencatat bahwa penyebaran agama Kristen ke seluruh Eropa membawa pesan sekularisasi. menurut Leewen hubungan erat antara gereja abad pertengahan dgn negara adl salah dan “pencerahan” berhasil membawa misi sekularisasi Kristen ini kembali ke relnya. Secara umum sejarah revolusioner Barat sampai sekarang adl melanjutkan proses sekularisasi dan hal itu merupakan proses yg “tak bisa dihentikan dan terus berputar.”

Budaya sekuler menurut Leewen merupakan hadiah Kristen kepada dunia. Diharapkan pertemuan budaya Barat dan budaya-budaya religius di Timur Tengah dan Asia akan memulai babak baru dalam sejarah sekularisasi. Dari pertemuan budaya itu diharapkan umat Hindu akan melepaskan “mitos sanata dharma” mereka dan umat Islam akan melepaskan “mitos otoritas syariat yg mengatur kehidupan.” hlm. 29} Rancu dan Gamang Ada baiknya logika sekuler Yonky Karman dianalisis lbh rinci. Pertama ia menolak rumusan “negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya.” Logika sebaliknya YK lbh menyetujui rumusan “negara tidak mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya.” Jadi dalam negara jenis ini negara hanya “mendorong” pemeluk agama utk melaksanakan ajaran agamanya. Rumusan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 selama ini menggunakan kata menjamin .

Artinya sesuai logika YK negara bersikap pasif dan cenderung tidak peduli apakah warganya menjadi orang yg taat beragama atau menjadi orang jahat. Betapa munafiknya sebuah negara yg menginginkan rakyatnya menjadi orang baik tetapi tidak boleh mengontrol kehidupan rohani rakyatnya. Itulah konsep negara “banci” dan tidak bertanggung jawab. Kedua negara harus menjamin agar hak-hak asasi warganya terjamin termasuk memberi kebebasan utk beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinan-sejauh pelaksanan kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain. Sesuai dgn konsep YK tersebut kaum muslim bebas menjalankan ibadah sesuai dgn ajaran dan hukum Islam. Semua orang tahu konsepsi “ibadah” dalam Islam tidak terbatas pada aspek ritual tetapi juga mencakup pelaksanakan hukum-hukum Islam di bidang idiologi ekonomi sosial pidana dan politik.

Hukum-hukum Islam itu tidak mungkin dilaksanakan secara individual atau komunal tetapi memerlukan perangkat negara.

Contoh kecil dgn diberlakukannya undang-undang tentang perbankan dan perdagangan Islam di Bursa Efek Jakarta dibutuhkanlah kepastian hukum bagi kaum muslim atau siapa pun yg melakukan transaksi ekonomi dgn cara syariah. Bagaimana dgn hukum-hukum Islam lain? Apakah YK setuju jika masyarakat Islam sendiri membentuk pengadilan Islam? Kalangan Kristen terbukti sering tidak konsisten dgn pendapatnya. Dalam kasus RUU Peradilan Agama misalnya reaksi keras kalangan Kristen sangat berlebihan. Pater Florentinus Subroto Wijoyo menyerang RUUPA dgn mengatakan bahwa UUPA mengambil dari “seberang” dan suatu “adat asing berselubung agama.” Ia pun menegaskan “Tiada toleransi utk Piagam Jakarta.” Reaksi keras semacam itu mengherankan sebab UUPA hanyalah mengatur masalah internal kaum muslim yaitu masalah nikah talak wakaf dan waris.

Kasus RUUPA dan penolakan keras terhadap Piagam Jakarta menunjukkan bahwa kaum Kristen tidak rela melihat kaum muslim menjalankan hak asasinya utk beribadah menurut agamanya sendiri padahal kaum Kristen sama sekali tidak dirugikan hak asasinya. Mereka pun dipersilakan menjalankan ajaran dan hukum-hukum Kristen utk mereka sendiri. Ketiga rumusan “negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya” adl rumusan yg kontraproduktif dan menyuburkan kemunafikan. Logika YK terlalu simplistis dan sangat ganjil. Logika itu berangkat dari pengalaman sejarah negara-negara Kristen Barat yg mengalami trauma pahit dalam menjalankan pemerintahan teokratis. Bangsa Indonesia yg mayoritas muslim belum pernah menjalankan konsep semacam itu. Dalam berbagai hal Malaysia yg kaum muslimnya hanya 52 persen justru sukses menjalankan konsep semacam itu.

Konsep sekuler YK justru menumbuhsuburkan kemunafikan sebab negara harus membiarkan saja pemeluk agama bersikap munafik-mengaku sebagai pemeluk agama tetapi tidak menjalankan ajaran dan hukum-hukum agama. Kekuatan negara akan sangat membantu jika “tidak memberi peluang” terhadap berkembangnya kemunafikan. Selain “dakwah” dan “propaganda” kebaikan yg terus-menerus negara harus bertindak utk memberantas dan mencegah berkembangnya kemaksiatan. Tidak mungkin para dai kiai dan pendeta bertindak sendiri dalam memberantas kemungkaran. Negara harus bertindak aktif krn itu memang tugas negara. Apakah harus FPI yg turun tangan sendiri? Jadi kekhawatiran YK tentang rumusan “negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya” adl kekhawatiran yg berlebihan dan dangkal. Sebagai rohaniwan seharusnya YK belajar dari sejarah di Indonesia bahwa kaum minoritas akan hidup aman dan tenteram jika hidup bersama dgn kaum muslim yg benar-benar saleh dan tidak munafik. Aneh sekali jika seorang rohaniwan seperti YK mengekspresikan kekhawatiran bahwa kaum muslim akan menjadi kaum yg saleh dan bebas menjalankan agamanya. Apalagi bagi banyak kaum muslim memperjuangkan rumusan “negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya” adl ibadah.

Sumber Penyesatan Opini Adian Husaini M.A. Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia.

sumber file al_islam.chm