Ini mrpk pemilu Indonesia yg pertama dlm sejarah
bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 thn.
Kalau dikatakan pemilu Indonesia merupakan syarat minimal bagi ada
demokrasi, apakah berarti selama 10 thn itu Indonesia benar-benar
tak demokratis? tak mudah juga menjawab pertaan tersebut.

yg jelas, sebetul sekitar tiga bulan
stlkemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno & Hatta pd 17
Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah metakan keinginan untuk
bisa menyele-nggarakan pemilu Indonesia pd awal thn 1946. Hal itu
dicantumkan dlm Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad
Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yg berisi anjuran tentang
pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan,
pemilu Indonesia untuk me-milih anggota DPR & MPR akan
diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian terta pemilu
Indonesia pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh thn
stlkemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yg dimaksudkan
oleh Maklumat X, pemilu Indonesia 1955 dilakukan dua kali. yg
pertama, pd 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. yg
kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan
Konstituante. dlm Maklumat X ha disebutkan bahwa pemilu Indonesia
yg akan diadakan Januari 1946 ialah untuk memilih angota DPR &
MPR, tak ada Konstituante.

Keterlambatan &
“penyimpangan†tersebut bukan tanpa
sebab pula. Ada kendala yg bersumber dr dlm negeri & ada pula
yg berasal dr faktor luar negeri. Sumber penyebab dr dlm antara
lain ketaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena
belum tersedia perangkat perun&g-un&gan untuk mengatur
penyelenggaraan pemilu Indonesia maupun akibat rendah stabilitas
keamanan negara. & yg tak kalah penting, penyebab dr dlm itu
ialah sikap pemerintah yg enggan menyelenggarakan perkisaran
(sirkulasi) kekuasaan scr teratur & kompetitif. Penyebab dr
luar antara lain serbuan kekuatan asing yg mengharuskan negara ini
terlibat peperangan.

 

tak terlaksana pemilu Indonesia pertama pd bulan Januari 1946
seperti yg diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tak
disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siap pemerintah baru, termasuk dlm
penyusunan perangkat UU Pemilu;

2. Belum stabil kondisi keamanan negara akibat
konflik internal antar kekuatan politik yg ada pd waktu itu,
apalagi pd saat yg sama gangguan dr luar juga masih mengancam.
Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan
konsolidasi.

Namun, taklah berarti bahwa selama masa
konsolidasi kekuatan bangsa & perjuangan mengusir penjajah itu,
pemerintah kemudian tak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada
indikasi kuat bahwa pemerintah pu keinginan politik untuk
menyelengga-rakan pemilu. Misal ialah dibentuk UU No. UU No 27 thn
1948 tentang Pemilu, yg kemudian diubah dengan UU No. 12 thn 1949
tentang Pemilu. Di dlm UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan
umum yg akan dilakukan ialah bertingkat (tak langsung). Sifat
pemilihan tak langsung ini didasarkan pd alasan bahwa mayoritas
warganegara Indonesia pd waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau
pemilihan langsung dikhawatirkan akan bak terjadi distorsi.

Kemudian pd paroh kedua thn 1950, ketika
Mohammad Natsir dr Masyumi mjd Per&a Menteri, pemerintah
memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinet. Sejak
itu pembahasan UU pemilu Indonesia mulai dilakukan
lagi, yg dilakukan oleh Panitia Sahardjo dr Kantor Panitia
Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. pd waktu
itu Indonesia kembali mjd negara kesatuan, stlsejak 1949 mjd negara
serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian,
pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman
Wirjosandjojo, juga dr Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya
menyelenggarakan pemilu Indonesia karena pasal 57 UUDS 1950 metakan
bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

 

Tetapi pemerintah Sukiman juga tak berhasil menuntaskan pembahasan
un&g-un&g pemilu Indonesia tersebut. Selanjut UU ini baru
selesai dibahas oleh parlemen pd masa pemerintahan Wilopo dr PNI pd
thn 1953. Maka lahirlah UU No. 7 thn 1953 tentang Pemilu. UU inilah
yg mjd payung hukum pemilu Indonesia 1955 yg diselenggarakan scr
langsung, umum, bebas & rahasia. Dengan demikian UU No. 27 thn
1948 tentang Pemilu yg diubah dengan UU No. 12 thn 1949 yg
mengadopsi pemilihan bertingkat (tak langsung) bagi anggota DPR tak
berlaku lagi.

Patut dicatat & dibanggakan bahwa pemilu
Indonesia yg pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan
aman, lancar, jujur & adil serta sangat demokratis. pemilu
Indonesia 1955 bahkan mendapat pujian dr berbagai pihak, termasuk
dr negara-negara asing. pemilu Indonesia ini diikuti oleh lebih
30-an partai politik & lebih dr seratus daftar kumpulan &
calon perorangan.

yg menarik dr pemilu Indonesia 1955 ialah tinggi
kesadaran berkom-petisi scr sehat. Misal, meski yg mjd calon
anggota DPR ialah per&a menteri & menteri yg se&g
memerintah, mereka tak menggunakan fasilitas negara & otoritas
kepd pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yg menguntungkan
partai. Karena itu sosok pejabat negara tak dianggap sebagai
pesaing yg menakutkan & akan memenangkan pemilu Indonesia
dengan segala cara. Karena pemilu Indonesia kali ini dilakukan
untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR & memilih
anggota Dewan Kons-tituante, maka hasil pun perlu dipaparkan
semua.