Dilihat dari segi pihak yg mengelola keuangan
negara
dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu yg
pengelolaan dipisahkan dan yg dikelola langsung oleh negara.
Komponen keuangan negara yg pengelolaan dipisahkan
adl komponen keuangan negara yg pengelolaan diserahkan kepada
Badan-badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik
Negara.
Ada tiga bentuk BUMN yaitu Perusahaan Jawatan
Perusahaan umum Negara dan Perusahaan Perseroan Negara (Baswir
2000:17). Berikut penjelasannya:

  1. Perusahaan Jawatan atau Perjan adl perusahaan
    negara yg memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat.
  2. Status berlainan dgn hukum publik.
  3. Modal merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja
    negara yg dikelola oleh departemen yg membawahinya.
  • Perusahaan Umum Negara atau Perum adl
    perusahaan negara yg memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Bersifat melayani kepentingan umum namun juga diharapkan dapat
    memupuk keuntungan.
  2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan ketentuan
    Undang-Undang No.19/1969.
  3. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah.
  4. Seluruh modal merupakan milik negara yg diambil dari kekayaan
    negara yg dipisahkan dan tak terbagi ke dalam bentuk
    saham-saham.
  • Perusahaan Perseroan Negara atau Pesero adl
    perusahaan negara yaang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Bersifat mengejar keuntungan.
  2. Berstatus badan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas.
  3. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah.
  4. Seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah serta
    terbagi ke dalam bentuk saham-saham.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adl perusahaan
milik pemerintah daerah yg didirikan dgn Peraturan Daerah
berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dgn modal seluruh atau
sebagian merupakan kekayaan daerah yg dipisahkan (BPS 2003:1).
Berikut adl fungsi dan peran BUMD dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintah  daerah :

  1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan
    pembangunan.
  2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
  3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
  4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
  5. Menjadi perintis kegiatan yg tak diminati masyarakat.

Tujuan utama sektor publik adalah pemberian
pelayanan publik namun tak berarti organisasi
sektor publik sama sekali tak memiliki tujuan yg bersifat
finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial
akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis konseptual
dan operasional dgn tujuan profitabilitas pada sektor swasta.
Tujuan finansial pada sektor swasta diorientasikan pada maksimasi
laba utk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sedangkan pada
sektor publik tujuan finansial lbh pada maksimasi pelayanan publik
krn utk memberikan pelayanan publik diperlukan dana.