Seperti yg diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa administrasi
pembangunan
sebenar merupakan salah satu paradigma
admnistrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu
administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun
1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan
seperti tersebut di atas Kristiadi memberi pengertian tentang
Administrasi Pembangunan adl â€Administrasi Negara yg
mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta
penyesuaianâ€. Oleh krn itu administrasi pembangunan
juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Masalah
yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adl lemah
kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar
belakang ini maka administrasi pembangunan yg berkembang di
negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup
dan karakteristik dgn negara-negara yg telah maju. Dasar inilah
Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi
pembangunan mempunyai tiga fungsi: Pertama penyusunan
kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yg meliputi: upaya
penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg diperlukan
kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini
disebut the development of administration (pembangunan
administrasi)
yg kemudian lbh dikenal dgn istilah
“Administrative Reformâ€
(reformasi admnistrasi). Kedua perumusan
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di
berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut
the administration of development (Administrasi utk
pembangunan)
. Administrasi utk pembangunan (the development of
administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan
kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan
secara efektif. Ketiga pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan
saja. Faktor yg lbh penting adl membangun partisipasi masyarakat.
Seperti yg diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adl
administrasi negara yg cocok diterapkan di negara-negara yg sedang
berkembang namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa
administrasi pembangunan lbh banyak memberika perhatian terhadap
lingkungan yg berbeda-beda terutama lingkungan masyarakat yg baru
berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan
berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan sedangkan dalam
ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan
pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yg
mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yg lbh baik dan
berorientasi mada depan sedangkan ilmu administrasi negara lbh
menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib efisien
pada masing-masing unit pemerintahan. Administrasi
pembangunan
berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas
pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan
sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada tugas-tugas
rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi
pembangunan mengaitkan diri dgn substansi perumusan kebijaksanaan
dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang Ilmu
administrasi negara lbh memperhatikan pada kerapihan/ketertiban
aparatur administrasi sendiri. Administrator pada administrasi
pembangunan merupakan penggeraka perubahan (change agent) sedangkan
administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada
lingkungan kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada
administrasi negara lbh bersifat legalitas. Reformasi
administrasi
atau pembaharuan administrasi dilakukan krn
ketidakmampuan administratif utk melaksanakan fungsi-fungsi yg
diembannya. Studi yg dilakukan Heady (1995) menemukan lima ciri yg
umum administrasi publik di negara-negara berkembang yaitu:

  1. pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat
    ciplakan (imitative) daripada asli (indigenous)
  2. birokrasi di negara berkembang kekurangan (difficient) sumber
    daya manusia terampil utk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan
    ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Yang justru kurang adl
    administrator yg terlatif dgn kapasitas manajemen
    keterampilan-keterampilan pembangunan (development skills) dan
    penguasaan tesis yg kurang memadai
  3. birokrat lbh berusaha mewujudkan tujuan pribadi dibanding dgn
    pencapaian sasaran program. Dari sifat seperti ini lahir Nepotisme
    korupsi dan penyalagunaan wewenang
  4. ada kesenjangan yg lebar antara apa yg hendak ditampilkan dgn
    kenyataan. Fenomena ini oleh Rigss disebut formalisme yaitu gejala
    yg lbh berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi formal dibanding dgn
    sesungguh dan
  5. Birokrasi di negara berkembang acapakali bersifat otonom arti
    lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Dari fenomena
    dan wajah administrasi publik ini maka reformasi atau pembaharuan
    administrasi publik menjadi suatu tuntutan dan keharusan.

Berdasarkan kasus administrasi negara di Indonesia oleh Bintoro
(1999) mengajukan pada:

  1. reformasi kearah sistem politik yg demokratis partisipatif dan
    egalitarian
  2. reformasi ABRI (TNI) sebagai birokrasi pemerintahan
  3. reformasi sistem pemerintahan yg sentralistik kearah
    desentralisasi dan
  4. reformasi terhadap upaya penciptaan clean goverment.

Pada buku yg lain Bintoro Tjokroamidjojo (1998) mengatakan bahwa
pembangunan administrasi publik atau reformasi birokrasi pemerintah
diarahkan pada program-program sebagai berikut:

  1. deregulasi dan debirokratisasi ekonomi serta dekonsetrasi dan
    desentralisasi pemerintah
  2. meningkatkan efisiensi birokrasi (termasuk mengurangi
    pungutan-pungutan tak resmi)
  3. mutu orientasi pelayanan dan pemberdayaan birokrasi
  4. sistem karier dan efektivitas birokrasi
  5. kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi
    kepegawaian.

Menurut Riggs (1996) pembaharuan administrasi
merupakan suatu pola yg menunjukkan peningkatan efektivitas
pemanfaatan sumber daya yg tersedia utk mencapai tujuan yg telah
ditetapkan. Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs merupakan
sebuah organisasi yg konkrit terdiri dari peran-peran yg bersifat
hirarkis dan saling berkaitan yg bertindak secara formal sebagai
alat (agent) utk suatu kesatuan (entity) atau sistem sosial yg lbh
besar. Dengan demikian menurut pandangan ini tujuan dari birokrasi
ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri.
Atas dasar ini maka kebertanggungjawaban (accountability) dari
birokrasi dalam menjalankan tugas sangat esensial sifatnya. Oleh
krn itu pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dgn
peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan
atau dalam hal bagaimana sumber daya instrumental dimobilisasi utk
mencapai tujuan Riggs melihat pembaharuan administrasi dari dua
sisi yaitu perubahan struktural dan kinerja (performance). Secara
struktural Riggs menggunakan diferensiasi struktural sebagai salah
satu ukuran. Pandangan ini didasarkan atas kecenderungan
peran-peran yg makin terspesialisasi (role spesealization) dan
pembagian pekerjaan yg makin tajam dalam masyarakat modern.
Sedangkan mengenai kinerja Riggs menekankan sebagai ukuran bukan
hanya kinerja seseorang atau suatu unit tetapi bagaimana peran dan
pengaruh kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Ia
menekankan penting kerjasama dan teamwork dalam mencapai tujuan.
Sementara Wallis dalam Ginanjar (1997) mengartikan pembaharuan
admnistratif sebagai dalam dimensi;

  1. perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan
    sebelumnya
  2. perbaikan diperoleh dgn upaya yg sengaja dan bukan terjadi
    secara kebetulan atau tanpa usaha dan
  3. perbaikan yg terjadi bersifat jangka panjang dan tak sementara
    utk kemudian kembali lagi ke keadaan semula.

Sementara Esman (1995) menunjukkan bahwa memperbaiki kinerja
birokrasi harus meliputi ketanggapan (responsiveness) terhadap
pengawasan politik efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan
efektivitas dalam pemberian pelayanan. Untuk itu upaya perbaikan
administrasi meliputi peningkatan keterampilan penguasaan teknologi
informasi dan manajemen finansial pengaturan atau pengelompokkan
kembali realignment fungsi-fungsi sistem insentif
memanusiakan manajemen (humanising management) dan mendorong
partisipasi yg seluas-luas dalam pengambilan
keputusan
serta cara rekruitmen yg harus lbh bersifat
representatif.